Kemenkeu Perluas Rusun di Bali untuk Tingkatkan Hunian Pegawai
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas pembangunan rumah susun (rusun) khusus pegawai di Denpasar, Bali, menyesuaikan dengan kebutuhan pegawai serta ketersediaan lahan.
Langkah ini diambil untuk memastikan hunian yang lebih nyaman dan memadai bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rencana pembangunan tersebut saat meninjau rusun yang telah berdiri di kawasan Balai Diklat Keuangan (BDK) Renon, salah satu lokasi strategis di pusat Pemerintahan Provinsi Bali, Jumat. “Kami akan bangun, paling tidak satu atau dua tower lagi,” ungkap Purbaya.
Baca JugaRPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional
Meski belum diungkap secara rinci mengenai anggaran dan estimasi waktu pengerjaan, Purbaya menekankan pentingnya meningkatkan ukuran kamar agar lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga pegawai. Rusun yang ada saat ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, yang dianggap pas-pasan terutama bagi pegawai yang memiliki anak sudah besar. “Kalau untuk keluarga ukuran 36 mungkin pas-pasan. Kalau anaknya sudah besar, sudah tidak bisa belajar di sana. Jadi saya minta nanti dinaikkan sedikit ukuran yang lebih besar,” jelasnya.
Rencana pengembangan rusun juga mempertimbangkan prioritas bagi pegawai Kemenkeu yang belum memiliki tempat tinggal di Denpasar. Menurut Purbaya, hanya jika kebutuhan pegawai Kemenkeu sudah terpenuhi, barulah rusun bisa dialokasikan untuk pihak lain. “Kami lihat Kemenkeu masih butuh atau tidak. Kalau masih ada pegawai yang belum dapat tempat tinggal di sini, ya untuk pegawai dulu, nanti kami lihat pertimbangan ke depan,” ujarnya.
Hingga saat ini, telah berdiri dua gedung rusun khusus ASN Kemenkeu dengan masing-masing empat lantai di kawasan BDK. Lokasinya strategis, mudah diakses, dan dikelilingi fasilitas publik serta area rekreasi. Gedung rusun ini juga berada di dekat kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) dan kantor wilayah direktorat jenderal di bawah Kemenkeu, memudahkan mobilitas pegawai.
Total anggaran pembangunan kedua tower rusun mencapai Rp54 miliar yang bersumber dari APBN 2024, dengan durasi pengerjaan selama 270 hari kalender. Setiap tower memiliki 120 unit hunian, menampung hingga 480 orang. Untuk biaya pemeliharaan fasilitas, penghuni hanya dikenakan iuran sebesar Rp300 ribu per bulan. “Bayar sebulan Rp300 ribu, untuk pemeliharaan,” kata Purbaya.
Selain memperluas jumlah tower, Kemenkeu juga menekankan peningkatan kualitas hunian agar lebih layak bagi pegawai. Penataan ruang, fasilitas pendukung, dan kenyamanan hunian menjadi perhatian utama kementerian. Dengan pengembangan ini, Kemenkeu berharap mampu memenuhi kebutuhan pegawai sekaligus mendorong produktivitas melalui lingkungan kerja yang lebih nyaman.
Proyek rusun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian memadai bagi ASN, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di lokasi strategis. Lokasi di Renon dipilih karena dekat dengan pusat pemerintahan dan area publik yang memadai, sehingga memberikan kemudahan akses bagi pegawai yang bekerja di wilayah tersebut.
Dengan adanya perluasan ini, Kemenkeu berharap seluruh pegawai yang membutuhkan hunian di Bali dapat terbantu, terutama di wilayah Denpasar yang merupakan pusat kegiatan administrasi dan pemerintahan. Rusun yang lebih besar dan nyaman diharapkan mendukung kualitas hidup pegawai, sekaligus memberikan fasilitas yang memadai bagi keluarga mereka.
Rekomendasi
